Menanti Gubernur Perempuan

Bersama Ibu Khofifah Indar Parawansa, Saat Pilgub Jatim 2018

Sepanjang sejarah pemilu di Indonesia, seingat penulis tercatat baru ada dua orang yang berhasil menjadi Gubernur. Yaitu, Ratu Atut Chosiyah sebagai Gubernur Provinsi Banten dan Khofifah Indar Parawansa sebagai Gubernur Provinsi Jawa Timur.

Dua orang itu pun masih terbilang sangat sedikit jika kita bandingkan dengan rasio penduduk perempuan di Indonesia.

Memang bukanlah perkara mudah bagi perempuan untuk memenangi pertarungan dalam kontestasi pemilu, terlebih stigma negatif terhadap kepemimpinan perempuan yang masih melekat di masyarakat. Alhasil, majunya perempuan dalam sebuah kontestasi politik tidak hanya bermodalkan visi misi, program andalan, namun juga modal keberanian untuk mematahkan stigma miring terhadap kepemimpinan perempuan.

Perempuan Lebih Peka

Ada yang menarik saat perhelatan Singapore Expo 2019 silam, Mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama pernah mengatakan, bahwa sebuah negara akan lebih maju jika dipimpin oleh perempuan. Bahkan ia yakin, bahwa kepemimpinan perempuan mampu memberi peningkatan yang signifikan di semua bidang.

Apa yang disampaikan Obama, nyatanya bukanlah isapan jempol belaka.

Sebuah laporan jurnal SSM-Population Health misalnya, menyebut bahwa pemerintahan dengan mayoritas perempuan memiliki kesehatan yang lebih maju.

Masih menurut laporan jurnal itu, dibanding dengan pria, politikus perempuan lebih memiliki pandangan condong "kiri", misalnya bagaimana perempuan lebih peka terhadap hak-hak sipil, kesejahtaraan sosial dan egalitarianisme (persamaan derajat), dan tentu saja mengusung hak-hak perempuan itu sendiri.

Inilah yang membuat kepemimpinan perempuan di berbagai negara cenderung akan lebih peka dan mengutamakan dukungan terhadap isu-isu vital seperti jaminan kesehatan dan kebijakan pro keluarga, ketimbang pro infrastruktur semata.

Jika kita bayangkan dengan hirarki kebutuhan Abraham Maslow, maka kepemimpinan perempuan dapat dikatakan lebih mampu dan peka terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

Menanti Gubernur Perempuan

Pemilu bagi sebagian orang mungkin hanya sekedar perhelatan politik, coblos-hitung suara-selesai. Namun bagi sebagian besar masyarakat. Sadar tidak sadar, pemilu adalah hajatan untuk menentukan nasib hidup banyak orang. Bahkan tidak hanya hari ini, tapi juga di masa depan.

Lewat pemilu, nasib orang miskin dipertaruhkan. Lewat pemilu, arah pendidikan, jaminan kesehatan, dan banyak hal dasar lainnya ikut ditentukan.

Terlepas dari hitungan elektabilitas yang bergerak dinamis, dan kemungkinan stigma yang masih sangat besar terhadap kepemimpinan perempuan. Kemunculan Gubernur perempuan dalam kontestasi pemilu patut kita dorong dan kita tunggu.

Bukan hanya perkara akan menambah daya tarik kontestasi regenerasi kepemimpinan di daerah. Namun yang paling penting adalah agar isu-isu yang semula dianggap bukan isu politik seperti pendidikan dan kesejahteraan anak, perlindungan terhadap perempuan, kekerasan seksual, ketahanan keluarga dan isu minor lainnya, akan menjadi topik yang mendapat perhatian serius dalam perbincangan politik.

Sehingga pada akhirnya mimpi akan "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (tanpa pembedaan ras,gender)" akan benar-benar hidup, dan tumbuh dalam pikiran serta laku elit politik kita.

--

**Publikasi di Koran Rakyat Sultra, 9 November 2021